Pasca Dekonsentrasi sektor pendiikan, wacana “Rekonstruksi” pola pengelolaan pendidikan jenjang SMA/SMK merupakan suatu keniscayaan. Karena indikasi ketimpangan pengelolaan pendidikan sangat kentara. Apabila momen ini tidak dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, bukan tidak mungkin dekonsentrasi akan semakin membawa keterpurukan sektor pendidikan menengah akibat pola lama dan orang lama yang masih menggunakan pendekatan “Adiga Adigung” dalam mengambil keputusan.  Banyak kebijakan dan “trik” orang oportunis merajalela…. semua pengambilan keputusan sifatnya oportunis dan bagi-bagi sedekah sehingga dana pengelolaan pendidikan bukan lagi lari ke sektor /substansi yang harus di garap tetapi lari ke tangan-tangan orang oportunis.

Wibawa Kepala Dinas Provinsi sedang dipertaruhkan, karena kapasitas dan otoritas kepala cabang dinas pendidikan sangat menentukan keakuratan analisi struktur dan kontur laporan kegiatan/ penyelenggaraan tiap-tiap sekolah. Setiap laporan bukan sekedar berkas / print out  semata setiap laporan merupakn tradisi warisan pola pengelolaan sebelumnya….. (draf).

Iklan

Kami Perlu Informasikan bahwa pengelolaan PIP dn BKSM di Sekolah kami adalah Sebagai Berikut :

Beasiswa PIP dan BKSM sangat membantu siswa di SMAN 1 Kwanyar. Apalagi sejak diterapkannya sekolah berbayar SPP Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. Hal ini sesuai dengan SE Gubernur Jatim No: 120/71/101/2017 dan sesuai pula dengan semboyan Pemerintah provinsi Jawa Timur “Jerbasuki Mowo Beo” semua kegiatan memerlukan biaya dan sekolah tidak lagi gratis tetapi berbayar. Namun demikian pemerintah tidak ingin melepaskan begitu saja beban pendidikan ke semua kalangan. baik yang mampu atau tidak mampu. bagi kalangan yang tidak mampu perlu mendapatkan program bantuan agar bisa tetap sekolah

Tahun 2017 jumlah siswa yang mendapatkan PIP seluruhnya 53% dari jumlah seluruh siswa …..  siswa. dana PIP diterimakan awal 2017. Seluruh dana yang ada di kelola oleh sekolah untuk keperluan Membayar : SPP, Kebutuhan personal (seragam), Buku-buku semisal LKS.
Contoh perhitungan siswa yang mendapatkan PIP Jumlah Total dana Asumsi dapat terus setiap tahun adalah 3 Juta Rupiah. kebutuhan SPP = (Rp. 65.000 x 12) x 3 tahun = Rp. 2.340.000,-. biaya LKS asumsi membeli semua @ Rp. 84.000,- x 6 semester = 504.000. Biaya personal seragam olah raga dan seragam Khas siswa serta atribut asumsi @ Rp. 500.000,-. Jika seragam khas terhutang maka dana yang dibutuhkan agar siswa itu tetap sekolah adalah Rp. 3.344.000,- minus 344.000.
jika siswa bisa membayar kebutuhan personal seragam maka dana akan tercukupi.
Masalahnya muncul ketika tidak semua siswa mendapatkan dana PIP sehingga siswa yang tidak mendapatkan dana tersebut kewajiban membayar SPP dan biaya lain jadi terhambat. Untungnya masih ada dana BKSM @ Rp. 65.000,- / bulan setian siswa bersumber dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. hanya cukup untuk membayar SPP saja. itupun yang dapat BKSM terbatas sejumlah ……  siswa pada tahun 2017.
Sisanya ………..  non PIP dan non BKSM. 70% siswa tidak mampu membayar hampir semua kebutuhan baik SPP maupun biaya lainnya sampai mereka lulus.
Inilah faktanya pengelolan PIP dan BKSM di SMAN 1 Kwanyar. PIP cukup untuk membayar SPP dan LKS sedangkan BKSM hanya cukup untuk membayar SPP saja. biaya lainnya menyesuaikan kondisi ekonomi siswa dan orang tua.
Solusi yang kami tempuh adalah siswa yang tidak mendapakan PIP kami usulkan untuk mendapatkan BKSM atau melalui FUS (form Usulan sekolah) agar menyusul mendapatkan PIP. idealnya 90% siswa di SMAN 1 Kwanyar mendapatkan PIP sedangkan sisanya 10% siswa mendapatkan BKSM. agar biaya SPP atau biaya lain bisa dibayar melalui dana dari pemerintah tersebut.
Untuk siswa tahun pelajaran 2017/2018 siswa yang mendapat PIP masih proses berjalan karena kelas X siswa baru sama sekali belum mendapat SK memperoleh PIP. Data kami menunjukkan siswa yang dapat PIP kelas XII adalah …. dari …..  siswa yang dapat PIP, sisanya mendapatkan BKSM. untuk kelas XI ……  siswa yang dapat PIP dari …….. siswa sisanya …….  siswa ang dapat BKSM. sisanya ……..  orang yang tidak mendapatkan PIP atau BKSM.

Semoga keterangan ini bisa menjadi jembatan antara manajemen sekolah dengan masyarakat yang membutuhkan informasi layanan pengelolaan beasiswa PIP atau BKSM di Sekolah kami.

Hormat kami,
Kepala SMAN 1 Kwanyar

Makhrus Ali


Setelah berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2014, Maka Per 1 Januari 2017 Pendidikan Menengah setingkat SMA dan SMK + SLB menjadi wewenang Wilayah Provinsi, bukan lagi lagi menjadi wewenang Daerah. Untuk itu kondisi yang ada seharusnya direkonstruksi secara manajerial dan pengelolaan. Karena perlu penyesusian secara menyeluruh guna optimalisasi fungsi semua Unit Pelayanan Teknik (UPT) di tiap sekolah (SMA/SMK) . Banyak permasalahan yang ditinggalkan oleh kebijakan pemerintahan masa otonomi daerah yang berimplikasi tidak maksimalnya roda pelayanan publik di pendidikan SMA/SMK khususnya Sekolah negeri yang menjadi tanggungan pemerintah sepenuhnya.

 

Draf… to be continue


Untuk Mendapatkan Bahan tayang ini silahkan down load di -> Bahan Tayang G Pegagogik


Sudah menjadi tradisi wisuda sebenarnya dikhusus untuk yang lulus jenjang pendidikan S-1 dan jenjang pendidikan di atasnya. Namun sekarang mereka yang baru lulus Paud, TK, SD, SMP dan SMA sudah berani melalukan wisuda… entah dasar hukum apa (regulasi) yang mana yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan ini, Namun hampir di seluruh jenjang pendidikan selalu melakukan kegiatan serupa yang mengeluarkan biaya personal dan biaya institusi yang tidak sedikit. Sampai-sampai harus mengorbankan biaya pengadaan sarana lainnya yang lebih penting.

Ada pertanyaan apakah urgensi dilakukan kegiatan in? apakah hanya sekedar “mercusuar” atau “pencitraan“. Setiap praktisi dan pelaku pendidikan bisa melakukan penilaian sendiri tergantung pada sudut pandang masing-masing.

Berikut Analisis penulis (Asumsi) tentang fenomena wisuda tingkat pendidikan Dasar dan Menengah.

  1. Sudut pandang yang posistif ; Sah-sah saja kegiatan wisuda di tingkat pendiikan dasar dan menengah dilakukan asal kegiatan ini sudah terprogram dan kegiatan sekolah dan tidak mengorbankan biaya-biaya lain yang yang lebih urgen dilakukan.
  2. Sudut Pandang yang negatif : Kegiatan ini tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, tujuan dan sasaran kurang tepat karena belum bisa dikatakan wisuda apabila belum lulus jenjang pendidikan S-1,  serta cenderung memakan anggaran sekolah untuk keperluan lain yang lebih urgen, dan menambah beban biaya personal semisal untuk biaya konsumsi, kostum, salon, dekorasi dan sewa gedung. Sehingga perlu adanya pelarangan kegiatan ini oleh Dinas pendidikan atau oleh kementrian, agar anggaran sekolah diarahkan untuk kegiatan lain yang lebih bersifat substansiona.
Saya tidak melihat esensi pentingnya prosesi wisuda ala mahasiswa, yang (harus) diberlakukan para siswa tingkat dasar dan menengah atau terlebih bagi bocah TK dan SD. Ini bukan berarti saya antipati pada proses acara pelepasan siswa pada umumnya. Mungkin misi mulia dan tujuan acara ini dimaksudkan agar mereka, para calon generasi penerus di masa depan itu, punya cita-cita belajar setinggi-tingginya sampai menjadi seorang sarjana kelak. Wallahu’alam
Yang jelas prosesi ini sudah pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terlebih bila acaranya dengan menyewa gedung yang boleh jadi terbilang mahal. Sungguh suatu kemubaziran. Karena itulah, sepanjang yang saya tahu umumnya hanya sekolah swasta saja yang nota bene punya dana mandiri yang memberlakukan prosesi ini. Kalau boleh memberi saran, ada baiknya pelaksanaan acara serupa ini dikaji ulang kemanfaatannya. Tidakkah lebih baik dana yang dipakai digunakan untuk kepentingan yang lebih urgent dari sekedar seremonial  semata. Pelepasan siswa masih bisa diselenggarakan dengan cara yang sederhana saja di sekolah masing-masing. Kalau bisa menghemat anggaran, mengapa harus mubazir? Toh tak seperti seorang mahasiswa, bocah TK dan SD, SMP atau SMA itu baru separuh saja mencicipi jenjang pendidikan Indonesia yang rentangnya amat panjang itu. Masih butuh setidaknya biaya untuk melanjutkan untuk menggenapi gelar sarjana kebanggaan kelak setelah mereka berhasil lulus sebagai seorang mahasiswa.
Draf…..

Perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Tujuannya agar sistem pendidikan menjadi lebih baik. namun apa yang terjadi jika proses perubahan itu cenderung tergesa-gesa dan dipaksakan karena dibatasi target waktu? berikut analisis kebijakan perubahan kurikulum 2006, kurtilas, bailk lagi ke KTSP dan sebagian bertahan di kurtilas.

Mencari sebuah kelemahan dari sebuah kebijakan terdahulu bukan sesuatu yang sulit,apapun bentuknya. Namun nuansa itu akan bermakna lain jika dilaksanakan tanpa mempertimbangkan komponen lain yang ikut berpengaruh dalam proses  keberhasilan suatu target perubahan. Pendidikan adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh komponen yang kompleks dan saling mempengaruhi. Apalagi situasi dan  kondisi zaman yang serba tidak menentu. komponen yang paling menentukan adalah SDM guru dan sistem yang sedang berjalan. belum lagi kesiapan daerah dalam mengelola sektor pendidikan. baik dari aspek pendanaan maupun aspek pengelolaan potensi yang di miliki. Banyak daerah yang mempunyai kekayaan berlimpah namun minim SDM. Sebaliknya banyak daerah yang miskin kekayaan alam/PAD namun kaya SDM. yang lebih parah lagi adalah sudah miskin SDA/PAD, miskin SDM lagi.

Pendidikan semestinya dikelola berdasarkan filosofi membangun manusia seutuhnya, atau memanusiakan manusia. Bukan menggunakan pendekatan berbasis Proyek yang pragmatis. Jika para pejabat tidak mempertimbangkan aspek memanusiakan manusia maka yang terjadi adalah kamuflase di sektor pendidikan. Karakter pendidik dan peserta didik akan sulit di kendalikan. Harapan terwujudnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terwujud. yang terwujud adalah generasi instan yang tidak ingin berproses. orientasi selalu pada hasil.

(draf)


Pentingnya memahami kurikulum baru melalui kajian regulasi yang mengatur implementasi kurikulum baru sangat mutlak diperlukan bagi guru dan kepala sekolah, agar pelaksanaan (implementasi) kurikulum berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dan masyarakat.  Meskipun tidak sedikit guru dan kepala sekolah yang enggan untuk mempelajarinya. Karena alasan klasik yaitu tidak ada waktu untuk mempelajari aturan yang ada.

Ada beberapa alasan guru dan kepala sekolah enggan untuk mempelajari regulasi yang mengatur kurikulum baru antara lain : sekolah tidak menyediakan, tidak ada waktu, merasa tidak perlu karena tidak pernah ditanyakan oleh siapapun, tidak bisa membaca on line atau melalui ebook,.. atau alasan lain yang sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah dan kondisi personal guru.

Regulasi Kurikulum Baru (K.13) untuk SMA mengalami up date mungkin dengan alasan penyempurnaan yang semula  Permendikbud No 81A Tentang Implementasi K.13 di update/ direvisi menjadi beberapa permendikbud. Yaitu

1. Permendikbud RI No. 59 Tahun 2014 tentang “Kurikulum 2013 SMA/MA”

2. Permendikbud RI No. 61 Tahun 2014 tentang ” KTSP”

3. Permendikbud RI No. 62  tahun 2014 tentang “Ekstrakurikuler”

4.  Permendikbud RI No. 63  tahun 2014 tentang “Kepramukaan”

5.  Permendikbud RI No. 64  tahun 2014 tentang “Peminatan”

6. Permendikbud RI No. 64 Tahun 2013 tentang  “Standar Isi” Tetap

7.  Permendikbud RI No. 65  tahun 2013 tentang “Standar Proses”Tetap.

8.  Permendikbud RI No. 57  tahun 2014 tentang “Kurikulum SD”

9.  Permendikbud RI No. 58  tahun 2014 tentang “Kurikulum SMP”

10.  Permendikbud RI No. 60  tahun 2014 tentang “Kurikulum SMK”.

Tentunya Masih ada regulasi lainnya yang harus dikuasai oleh guru sesuai daerah masing-masing (semisal Pergub. No 19 Tahun 2014) tentang  Mulok wilayah Jawa Timur.

Semoga bermanfaat.

 

 


Kurikulum baru tahun 2013 merupakan kurikulum rekonstruksi dari kurikulum tahun 2006 (KBK) yang belum sempurna dan seksama dilaksanakan. Kalangan akademisi ada yang mempertanyakan, “benarkan penggunaan istilah pendekatan sainstifik? bukan sainstifik itu sebuah model pembelajaran?… Apapun istilahnya pendekatan sainstifik atao model pembelajaran saintifik. bagi sebagian kalangan bukan hal yang prinsip, yang terpenting bagi kami adalah implementaisnya di lapangan dalam proses pembelajaran bisa efektif dan efisien dalam mencapai tujuan  pendidikan.

Seluruh materi ajar dalam kelas atau di luar kelas, idialnya disampaikan dengan pendekatan Ilmiah…dengan 3 pertanyaan dasar; Apa, mengapa, dan bagaimana hal itu (konsep) bisa terjadi dan dipahami. Bukan hafalan, bukan sekedar kognisi tetapi realitas yang pernah dialami dan dipraktekkan di dalam proses pembelajaran. Kemampuan analisis siswa harus dikembangkan dengan kata dasar apa, mengapa dan bagaimana konsep/ide pembelajaran itu dipahami.

Permasalahan baru muncul, bagi pengajar ilmu sosial. Mampukan mereka mengajar dengan sainstifik metode?  bisakah  mereka meninggalkan kebiasaan lama bercerita di kelas tatkala mengajar siswa?. selama ini tidak jarang guru Ilmu pengetahuan sosial hanya menggunakan pendekatan verbal,…cerita, baca, tayang, hafalkan, ujian, selesai,… pembelajaran hanya berupa penyampaian kalimat verbal dan cenderung membosankan siswa…. harus ada solusi…!

Sesungguhnya permasalahan pendidikan di negeri ini bukan hanya pada aspek kurikulum. Tetapi lebih dari itu, permasalahan pendidikan terleatak pada SDM, Komitmen mendidik, leadership,  dan Kinerja guru yang cenderung seadanya. Jika SDM guru rendah, maka kinerja guru cenderung sebisanya. Apalagi komitmen guru untuk bekerja keras dan profesional juga rendah, maka akan semakin parah. Idealnya untuk mewujudkan sekolah yang standar maka gurunya harus berkualitas, kepala sekolahnya juga harus berkualitas, pengawasnya juga harus beekualitas dan kepala dinas juga harus berkualitas. sayang,..! kondisi ini hanya ada dalam angan-angan!..

Draf..


Kurikulum sangat penting untuk dunia pendidikan, karena merupakan kunci utama untuk mencapai sukses dalam dunia pendidikan. Ada yang mendefinisikan kurikulum tidak hanya  meliputi bahan pelajaran, tetapi meliputi seluruh kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak dibawah tanggung jawab sekolah.

Kurikulum baru tahun 2013 telah disetujui oleh DPR pada bulan Juni 2013, sehingga Kemendikbud membuat instruksi pelaksanaan kurikulum 2013 secara bertahap, sambil melakukan sosialisasi di berbagai segi yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013. Belum semua sekolah dapat melaksanakan kurikulum 2013, karena berbagai pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Antara lain sekolah bukan sasaran, sekolah belum siap, knowledge guru tentang kurikulum baru belum dikuasi, dan berbagai alasan lain yang mengakibatkan penundaan pelaksaan kurikulum Baru.

Seiring dengan berbagai perubahan akibat globalisasi, baik lokal maupun regional dan Internasional tuntutan perubahan muatan kurikulum  diharapkan menjadi penawar racun dari efek samping  globalisasi yang merusak sendi-sendi budaya dan agama. Tuntutan perubahan prilaku (attitude) siswa sangat dominan ketimbang tuntutan kecerdasan emosional (IQ). Karena kecakapan  IQ saja tidak cukup untuk mengantar siswa menjadi insan yang paripurna. Sebagai contoh Gayus Tambunan (koruptor Pajak), dia salah satu  siswa berprestasi di STAN tetapi setelah masuk dunia kerja (riel) sepak terjangnya membuat miris semua pihak. Kepandaiannya disalah gunakan untuk memperkaya diri dengan memanipulasi nilai pajak untuk mendapatkan imbalan dari koleganya.

Perubahan jaman menyebabkan perubahan prilaku siswa dan masyarakat, namun tidak semua perubahan mengarah ke hal yang positif. di satu sisi mengalami kemajuan di sisi yang lain justru mengalami kemunduran. Akhlak tidak lagi diperhatikan, prestasi akademik yang selalu ditonjolkan.  penelilain terkadang hanya sebatas nilai kognitif, aspek yang lain kadang terabaiakan. Sekolah sebagai agen penentu perubahan diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan regulator perubahan jaman. Sekolah harus up to date dalam mengantisipasi perubahan zaman.

Kompleksitas permasalahan mulai dari kenakalan remaja, kasus narkoba, hingga efek samping dari globalisasi yang terkadang sampai menghilangkan identitas bangsa karena gaya hidu yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa menjadi tantangan yang harus diterima, di lawan dan diselesaikan oleh orang tua guru (sekolah) dan masyarakat.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum rekonstruksi dari kurikulum 2006 (KBK) yang belum sempurna dan secara seksama dilaksanakan. Dalam kurikulum ini menekankan pada proses pembelajaran dan untuk merekonstruksi pengetahuan siswa menjadi pembelajaran yang lebih bermakna,  untuk memecahkan masalah yang sering ditemukan  dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang dilakukan melaluoii scientific approach (pendekatan ilmiah). sedapat mungkin seluruh materi pelajaran disampaikan dn dilaksanakan dengan metode ilmiah dan strategi learning by doing daro john dewey.

Sungguh mengasikkan memang jika mengajar pada sekolah yang sudah ready dengan segala kondisi. Sebaliknya sungguh pontang-panting jika mengajar di sekolah yang belum ready dengan segala kondisi. Realita membuktikan artikulasi pendidikan antara SD-SMP-SMP cenderung parsial. Karena kesenjangan SDM yang tidak bisa selesaikan hanya sekedar merubah/mengganti kurikulum langsung permasalahan bisa terpecahkan. Karena pada hakekatnya secanggih apapun kurikulum, jika SDM guru masih sangat terbatas proses pembelajaran dan pendidikan akan berjalan terseok-seok. Sebaliknya sesederhana apapun kurikulum jika SDM dan kesejahteraan guru memadai PBM akan berjalan lancar dan efektif.

Faktor lain yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum adalah komitmen dari pendidik dan stakeholders. Komitemen yang tinggi akan berpengaruh signifikan dengan pencapaian tujuan pembelajaran.  Tidak sedikit guru yang rendah komitmen karena berbagai faktor sosial-politik sehingga menurunkan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

 

Semoga Kita tetap semangat untuk meng-Update– diri  dalam pengetahuan/Ilmu pembelajaran.

 


Penentuan bulan baru dalam Islam menjelang 1 romadhan (awal puasa) atau 1 syawal (akhir puasa) sering meimbulkan polemik. sehingga memunculkan perbedaan keputusan. Pada tahun ini 1434 H / 2013 Masehi, Ormas terbesar ke 2 Muhammadiyah memutuskan awal puasa jatuh pada selasa, 9 JUli 2013 sedang 13 ormas Islam yang lain mengikuti hasil sidang Isbath yang diadakan oleh kementrian agama RI dan didukung oleh kementrian agama Malaysia dan Singapore, memutuskan awal puasa jatuh pada hari Rabu, 10 Juli 2013. Mengapa perbedaan ini bisa terjadi? padahal di satu wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia.
Setelah penulis menelusuri dasar yang digunakan oleh masing-masing dalam mengambil keputusan sampailah pada kesimpulan berikut:

Muhammadiyah: dasar yang digunakan adalah “Wujudul Hilal” apabila hilal sudah wujud/Tampak, maka berapapun besarnya yang telah tampak, tidak harus menunggu 2 (dua) derajat, maka hari sudah berganti / sudah masuk bulan baru. Oleh karena itu muhammadiyah memutuskan 1 Romadon jatuh pada hari selasa, 9 Juli 2013. karena bulan sudah nampak/wujud meskipun nilainya 0,65 derajat.
Departemen Agama RI: dasar yang digunakan adalah “wujudul hilal 2 derajat atau lebih” jika wujudul hilal belum sampai 2 derajat maka belum ganti bulan/masih sa’ban. oleh karena Puasa tahun ini berdasarkan pengamatan dengan teleskop di 6 titik di wilayah RI rata-rata menemukan angka 0,65 derajat. sehingga pemerintah dalam sidang Isbath di kemenag memutuskan awal puasa jatuh pada hari Rabu, 10 Juli 2013.
Dari kedua kubu ini jika di analisa maka yang manakah yang lebih mendekati kebenaran?
penulis mencoba berijtihad; sampai pada pendapat sebagai berikut:
Dalam hadist Rasul tidak pernah ada ungkapan 2 derajat, dalam hadist Rosul dikatakan berpuasalah/berbukalah jika bulan sudah tampak (Hilal) sebagai penentu bulan baru baik bulan baru pada 1 Romadhon atau 1 syawal. Jika bulan belum/tidak tampak karena terhalang oleh awan maka genapkanlah hari di bulan itu menjadi 30 hari.
Pada jaman sekarang jaman serba dan penuh dengan kecanggihan teknologi maka tidak ada alasan bulan tidak tampak karena menggunakan alat bantu teknologi (teleskop), termasuk besaran sudut yang dibentuk hasil pengamatan (tahun ini 2013 ; 0,65 derajat). Secara keilmuan 0,65 derajat sudah mempunyai nilai (angka penting: fisika) jika ditafsirkan maka bulan sudah wujud/tampak; otomatis selasa sudah masuk 1 Romadhon (kajian Ilmiah).
Mengapa kemenag tidak mengambil dasar “wujudul Hilal” saja? kemenag ngotot pada angka 2 derajat, menunggu 2 derajat. padahal istilah wujudul hilal tidak ada ketentuan 2 derajat, boleh kurang dari 2 derajat. Andai 0,0001 pun hilal sudah dapat dikatakan wujud. secara ilmiah kemenag RI salah,… meskipun diikuti oleh warga negera kebanyakan.
Andai kemenag salah maka siapa yang menanggung dosa warga yang ikut puasa di bulan Romadhon Rabu, 10 Juli 2013? tentu pembaca  setuju, jika yang dosa adalah pemerintah. Lantas siapakah pemerintah? tentu Menteri Agama (Surya Dharma Ali) meskipun bagi pengikut pemerintah tettu ada dasar. Dasarnya dalam alqur’an adalah “Atiulloh Waitiurrosul, Waulil amri minkum” taatlah kepada Alloh, kepada Rasul dan Kepada pemerintah diantara kalian”.
Kesimpulan: keputusan PP Muihammadiyah lebih masuk akal (mendekati kebenaran) dibanding keputusan hasil sidang isbath kemenag RI. karena dalam fisika 0,65 derajat sudah mempunyai arti penting/ bulan sudah wujud. dan keputusan ini lebih hati-hati dari pada yang lain.

Semoga menjadi bahan kajian dan pertimbangan para tokoh Islam di Muka bumi (Indonesia khususnya) untuk meluruskan dasar pengambilan keputusan 1 Romadhon atau 1 syawal di tahun-tahun mendatang sehingga keputusan pemerintah lebih mendekati kebenaran tidak mendekati kesalahan.
Wallohu A’lamubissowab.




Flickr Photos

Al-manak

Desember 2018
S S R K J S M
« Agu    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31